LANDASAN HUKUM KARANG TARUNA

Karang Taruna mempunyai landasan hukum atas berdiri dan operasionalnya, landasan tersebut tidak lepas sebagai payung hukum dalam menjalankan roda organisasi Karang Taruna baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Regulasi tersebut menjadi corong bahwa Karang Taruna sebagai sebuah organisasi SAH dan terfasilitasi oleh hukum yang ada di Republik Indonesia. Regulasi Karang Taruna : 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna 2. PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA